Beritasumut.com-Meskipun pemerintah pusat sudah memperpanjang batas akhir penyerahan APBD 2017 akhir Januari lalu, namun hingga saat ini masih ada tiga daerah di Sumut yang belum menyerahkannya. Hal ini mengundang keprihatinan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) karena dinilai akan berdampak kepada jalannya pembangunan di daerah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Provsu, Agus Tripriyono didampingi Sekretaris, R Indra Saleh, Kasubid Anggaran Puad dan staf ahli BPKD Ridin Turnip SH kepada wartawan mengatakan hingga Rabu ini (22/02/2017) tiga daerah yakni Pemko Sibolga, Pemko Tanjungbalai dan Kabupaten Karo belum menyerahkan APBD 2017 untuk di evaluasi Pemprovsu.
"Terlepas adanya persoalan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru, kita berharap pengesahan APBD dapat segera diselesaikan. Apalagi sebelumnya pemerintah pusat telah memberikan tenggat waktu lebih untuk kita. Sangat disayangkan kelonggaran yang diberikan ini tidak termanfaatkan dengan baik,"ujar Agus.
Sangat disinggung alasan lambannya penyelesaian pembahasan APBD karena diduga adanya tarik menarik kepentingan antara pihak eksekutif dan legeslatif daerah setempat Agus enggan menanggapinya. Menurut Agus, terlepas dari persoalan yang ada pemda setempat harusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas diatas kepentingan lainnya. Apalagi dengan terlambatnya penetapan APBD tidak hanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang terancam ditunda, Pemda setempat juga tetancam tidak mendapat Dana Intensif Daerah (DID).
"Ini tentunya sebuah kerugian yang besar. Makanya Pemprovsu sebagai perpanjangan tangan Pemerintah pusat menghimbau agar Kabupaten Kota yang belum menyerahkan APBD segera menyerahkan untuk segera dievaluasi,” harap Agus.
Sementara itu, terkait terlambatnya penyerahan APBD Kota Tanjungbalai, Sibolga dan Kabupaten Karo Sekretaris BPKD Provsu Raja Indra Saleh mengaku tidak mengertahui secara pasti. Begitupun dalam menjalankan fungsi pembinaan Pemprovsu senantiasa mengingatkan baik secara surat menyurat maupun komunikasi langsung.
“Memang ada mereka menyampaikan seperti Karo katanya Minggu depan mau menyerahkan, Tanjungbalai katanya Minggu ini. Kalau Sibolga belum jelas kapan. Makanya kita kembali menghimbau agars egera diserahkan karena APBD ini esensinya untuk mewujudkan pelayanan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara,” ujar Indra Saleh. (BS03)
0 komentar:
Posting Komentar