KENDARIPOS.CO.ID,KENDARI–-Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dituntut mampu meningkatkan kompetensi anggotanya baik yang tergabung dalam asosiasi badan usaha maupun profesi. Pasalnya, rasio tenaga kerja di bidang jasa konstruksi yang telah memiliki sertifikasi masih minim. Dari 72 ribu pekerja, hanya 4.284 yang telah mendapatkan sertifikasi. Padahal UU nomor 18 tahun 1999 telah mewajibkan hal itu untuk memberi jaminan hasil pekerjaan bidang jasa konstruksi sesuai standar.
Untuk memastikan hal itu, Gubernur Sultra, H Nur Alam berharap ada upaya lebih nyata. Apalagi kebijakan anggaran saat ini lebih berpihak pada pengerjaan bersifat fisik termasuk jasa konstruksi. Namun ia mengingatkan agar badan usaha yang tergabung dalam asosiasi untuk tidak tergantung dengan proyek yang dibiayai APBD maupun APBN. Dengan adanya kemudahan investasi, proyek yang dibiayai swasta dipastikan tidak sedikit. Untuk itulah, perusahaan harus menunjukan kualitas pekerjaannya.
“Ini tantangan bagi pengurus LPJK yang baru. Bagaimana mengatasi persoalan saat ini. Mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja hingga badan usahanya. Untuk itu, harus ada upaya berkelanjutan. Kalau bisa, rangkul semua asosiasi. Dengan begitu, upaya LPJK menjadikan badan usaha yang menjadi anggota lebih mandiri sehingga mampu bersaing dengan perusahaan dari luar Sultra,” tantang Nur Alam, usai mengukuhkan kepengurusan LPJK Sultra periode 2016-2020 di ruang Pola Kantor Sekretaris Provinsi (Setprov) Sultra, Selasa (10/1).
Selain menantang pengurus baru, mantan Wakil Ketua DPRD Sultra juga memberi wejangan. Sebagai orang yang pernah malang-melintang di dunia kontraktor, ia pernah merasakan persaingan. Apalagi penetapan pemenang tender atau administrasi lainnya masih didominasi kalangan tertentu. Namun saat ini, jamannya sudah jauh berbeda. Makanya, paradigma pendapatan harus berbeda. Untuk bisa terus bersaing, kapasitas perusahaan terus ditingkatkan. Salah satunya, dengan mengoptimalkan hasil pekerjaan untuk membangun kepercayaan.
“Kini, bukan lagi jamannya. Proses tender sudah menggunakan sistem komputerisasi. Kalau ingin menjadi pemenang, lengkapi peralatan. Belajar bagaimana menyusun penawaran dengan benar dan bukan berdasarkan perkiraan yang tak terukur. Pemilihan bahan maupun material harus lebih teliti. Apalagi saat ini sudah ada namanya e-katalog. Jadi angkanya tidak bisa lagi dimanipulasi. Setiap material, angkanya sudah tertera,” kata mantan Ketua DPW PAN Sultra ini.
Sementara, Ketua LPJK Sultra, Ir Buhardiman mengaku siap mengemban amanah yang diberikan. Apalagi Sultra masih kekurangan sekitar 8 ribuan pekerja jasa konstruksi bersetifikasi. Saat ini, jumlah pekerja yang bersertifikasi 4.284 orang yang terdiri dari tenaga ahli sebanyak 1.372 orang dan 2.252 orang tenaga terampil. Dengan mempertimbangkan jumlah badan usaha sebanyak 3.052 perusahaan kontraktor plus 184 perusahaan konsultan, rasio antara badan usaha dan tenaga kerja yang bersertifikasi belum memadai. Idealnya, jumlah pekerja yang bersertifikasi sekitar 12 ribu pekerja.
Di sisi lain, ia berharap para asosiasi perusahaan maupun profesi harus segera berbenah diri. Katanya, tugas asosiasi tidak hanya mengurus registrasi anggotanya. Namun harus mendorong agar para pekerja memiliki sertifikat. Untuk memastikan hal itu, ia mengaku siap bermitra dengan pemerintah. Menurutnya, eksistensi LPJK selama ini tak lepas dari peran pemerintah. “Saya mengapresi dukungan pemerintah. Pada pengurus lama, saya ucapkan terimakasih telah membawa lembaga ini lebih maju. Sebagai pengurus, kami akan berupaya agar LPJK bisa mengambil peran lebih banyak. Salah satunya, menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih ada. Peningkatan kapasitas badan usaha maupun pekerja yang bersertifikasi. Apalagi tantangan kedepan semakin besar,” pungkasnya. (amal)
Jumlah Pekerja Konstruksi Bersertifikasi : 4.284 Orang
Tenaga Ahli : 1.372 Orang
Tenaga Terampil : 2.252 Orang
Badan Usaha :
Kontraktor : 3.052 Perusahaan
Konsultan : 184 Perusahaan
*Idealnya, Pekerja Bersertifikasi sekitar 12 Ribu Orang
0 komentar:
Posting Komentar