Ambon - Kepala ESDM Maluku, Martha M Nanlohy hanya memandang DPRD dengan sebelah mata. Berulang kali dipanggil, namun ia abaikan.
Martha dipanggil Komisi B untuk membahas masalah tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru yang kini kembali dikuasai ribuan penambang ilegal.
Eksplorasi tambang emas oleh PT Gemala Borneo Utama (GBU) di Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) juga akan dibahas.
Bukan hanya itu, tambang Batu Sinabar di Desa Ihaluhu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) juga menjadi agenda penting untuk dibahas. Tetapi tak satupun panggilan Komisi B dipenuhi.
“Komisi berkeinginan agar Kadis ESDM bisa hadir agar supaya bisa menjawab beberapa permasalahan yang terjadi terkait pertambangan, misalnya Pulau Romang, Gunung Botak dan ada juga yang di SBB itu,” tandas Wakil ketua Komisi B DPRD Maluku, Abullah Marasabessy kepada Siwalima, Minggu (5/2).
Menurut Marasabessy, Kadis ESDM sudah dipanggil lebih dari tiga kali. Tetapi tidak hadir. Pada hari Jumat (3/2) ia hanya mengutus stafnya.
“Kita panggil sudah beberapa kali tetapi kemarin yang datang itu staf,” ujarnya.
Sekembalinya pengawasan dari Kabupaten Malteng dan SBB, Komsi B akan kembali memanggil Kadis ESDM. Ia berharap, Kadis bisa hadir agar berbagai masalah menyangkut pertambangan dapat dibahas.
“Sebelum ke Buru untuk lakukan Pengawasan, kita akan panggil lagi Kadis ESDM. Kita inginkan yang bersangkutan hadir secara fisik supaya dapat memberikan jawaban dibalik permasalahan tambang,” tegasnya.
Gubernur Tutup
Gubernur Maluku, Said Assagaff telah menyurati Panglima TNI, Kapolri juga Pangdam XVI/Pattimura dan Kapolda untuk meminta bantuan pengamanan di lokasi Gunung Botak, sekaligus menertibkan para penambang liar.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk menutup Gunung Botak. Instruksi tersebut disampaikan secara lisan oleh presiden kepada gubernur saat menghadiri Pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2017, 9 Februari lalu di Ambon.
“Soal Gunung Botak juga secara lisan dari Pak Presiden sudah instruksikan untuk sesegera mungkin menutup tambang emas di Gunung Botak. Penyampaian lisan itu saat pelaksanaan HPN kemarin,” kata gubernur kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (16/2).
Bukan hanya dari Presiden, namun kata gubernur, permintaan agar Gunung Botak ditutup juga disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
“Menteri Lingkungan Hidup juga sempat menanyakan ke saya apakah tambang tersebut sudah ditutup. Beliau meminta agar segera tambang tersebut ditutup,” ungkap gubernur.
Instruksi untuk menutup segera tambang emas Gunung Botak, karena pemerintah pusat tidak ingin tambang tersebut menjadi sumber konflik di masyarakat.
Menurut Penjabat Bupati Buru, Ismael Usemahu, saat ini sekitar 2.500 penambang ilegal menduduki Gunung Botak dan sekitarnya.
Penertiban ribuan penambang ilegal di Gunung Botak sebelumnya dilakukan November 2015 lalu. Mereka angkat kaki dari “lumbung emas” itu setelah dipaksa aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP dibawah kendali Dinas ESDM Maluku.
Penggusuran ribuan penambang ilegal dengan alasan kawasan Gunung Botak dan sekitarnya akan dibersihkan dari merkuri dan sianida. Setelah kosong, Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy membawa masuk PT Buana Pratama Sejahtera (BPS).
Tak hanya membersihkan, namun perusahaan yang dipimpin Mintaria Loesiahari ini diduga mengangkat material emas. PT BPS tak bisa disalahkan, karena itu kompensasi yang diberikan atas dana miliaran rupiah yang dikucurkan ke rekening Kadis ESDM.
Kewenangan untuk memanfaatkan material emas oleh PT BPS juga diatur dalam kontrak kerja kerjasama yang diteken oleh Kadis ESDM dan Bos PT BPS
Kucuran dana miliaran rupiah dari PT BPS ke rekening Kadis ESDM saat ini tenga diusut Kejati Maluku
Gubernur juga telah menutup sementara tambang emas Pulau Romang yang dieksplorasi PT GBU. Sebagian besar warga mendesak PT GBU angkat kaki, karena eksplorasi yang dilakukan merusak lingkungan. Saat turun ke lokasi tambang, tim Kajian Unpatti menemukan bahan berbahaya merkuri.
Sedangkan soal pertambangan rakyat batu Sinabar di Desa Ihaluhu, Kabupaten SBB gubernur meminta Pemkab setempat untuk mengawasi ketat.
Batu Sinabar adalah sumber utama penghasil logam merkuri. Tambang rakyat ini sudah beraktivitas sejak tahun 2015. Konon, kandungan merkuri pada batu Sinabar di SBB adalah yang terbaik karena mencapai 80 persen.
“Saya sudah meminta ke pemkab agar pertambangan rakyat ini harus diawasi dengan ketat,” kata gubernur kepada wartawan, usai menjadi pembicara dalam Rapim Kodam XVI/Pattimura di Aula Korem 151/Binaiya, Senin (20/2).
Gubernur mengaku, telah menyurati Pemkab SBB semenjak Jacobus F Puttileihalat menjadi bupati. Ia meminta perhatian serius untuk ikut mengawasi pertambangan batu Sinabar tersebut.
“Saya sudah buat surat 3 kali kepada bupati di sana untuk mengawasi, dari semenjak pak Bob Puttileihalat sampai sekarang, kita minta untuk diawasi dengan ketat,” tandasnya.
Gubernur berharap kedepan ada perusahaan yang dapat menangani pertambangan rakyat tersebut, sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.
“Kalau bisa ada satu perusahaan besar yang bisa melindungi tambang-tambang rakyat ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, tambang rakyat tidak bisa ditutup, tetapi tidak boleh mencemarkan lingkungan.
“Memang tambang rakyat tidak bisa kita tutup, saya sampaikan silahkan mau tambang boleh, asalkan jangan gunakan merkuri. Kalau menggunakan itu tentunya akan kita larang,” tandas gubernur.
Ambil Alih
Pangdam XVI Pattimura, Mayjen TNI Doni Monardo meminta gubernur segera mengambil alih kawasan tambang di Desa Ihaluhu SBB. Kalau dibiarkan, maka dikhawatirkan Maluku akan menjadi kawasan tambang dengan penggunaan merkuri tertinggi di dunia.
“Merkuri di Indonesia sudah beredar ribuan ton, padahal dari PBB hanya mengizinkan sebuah negara tidak boleh memiliki merkuri lebih dari 50 ton. Dan merkuri ribuan ton yang beredar di Indonesia sebagian berasal dari Ihaluhu SBB,” tandasnya.
Ia berharap agar kondisi bisa menjadi perhatian pemerintah daerah, karena batu Sinabar yang ada di Desa Ihaluhu adalah batu yang memiliki kandungan merkuri terbaik. Lebih dari 80 persen adalah merkuri.
“Ini juga akan menjadi masalah bagi kelangsungan kelestarian alam di Maluku,” tandas Pangdam. (S-46)
0 komentar:
Posting Komentar