KENDARIPOS.CO.ID BURANGA-Bara perseteruan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Bupati Buton Utara, Abu Hasan belum padam. Langkah untuk menjatuhkan orang nomor satu di Butur terus dihembus. Tak hanya digulirkan oleh partai oposisi. Dua partai pengusung, Abu Hasan-Ramadio pada pilkada 2015 lalu. Yakni, Golkar dan Demokrat secara mengejutkan juga turut menyepakati mosi tak percaya dan pembentukan panitia khusus (pansus). Langkah politik yang ditempuh dua parpol itu seakan memberi sinyal kini tak sejalan lagi dengan pemerintah saat ini.
Jumsir Lambau
Ketua PDIP Butur, Jumsir Lambau mengatakan, sebagai partai pengusung PDIP akan selalu bersama Bupati Buton Utara, Abu Hasan sampai masa jabatannya berakhir. Justru ia mempertanyakan, sikap partai koalisi pengusung Abu Hasan-Ramadio pada pilkada serentak 2015 lalu yang mulai tak konsisten mendukung pemerintah saat ini. Bahkan, kata dia, sudah ada satu parpol pengusung yang telah menyatakan sikap mencabut dukungannya kepada Abu Hasan-Ramadio.
Olehnya itu, kata Jumsir, PDIP Butur bakal segera melayangkan surat kepada partai Demokrat, PKB, dan Golkar untuk mempertanyakan posisi mereka apakah masih pro pemerintah atau sudah memutuskan menjadi kelompok oposisi. “Semua akan terjawab dalam surat balasan. Sehingga jangan ada yang abu-abu,” ujar Jumsir Lambau saat ditemui di Kantor PDIP Butur, Jumat (10/3)
Jumsir juga tak menampik, jika saat ini berhembus upaya untuk memakzulkan Abu Hasan sebagai kepala daerah. Jika itu benar adanya, langkah politik akan ditempuhnya untuk melindungi sesama kader. Dimana Abu Hasan yang saat ini tercatat sebagai pengurus PDIP level provinsi. “Langkah komunikasi politik dengan DPP PDIP akan dilakukan jika pemakzulan terus berhembus kencang. Dimana, Menteri Dalam Negeri saat ini satu bendera partai dengan kami. Sesama kader dalam partai PDIP wajib saling melindungi,” tegasnya.
Tak hanya itu, Jumsir mendesak DPRD Butur agar menjelaskan, secara gamblang siapa yang disebut-sebutnya ada sekelompok masyarakat tertentu mencampuri kebijakan eksekutif. Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan lembaga legeslatif itu menyudutkan kelompok tertentu dan memuculkan tanda tanya. “Kami meminta DPRD Butur agar menjelaskan. Siapa kelompok masyarakat yang ditudingnya mencampuri kebijakam eksekutif,” desaknya. (Hadrian)
0 komentar:
Posting Komentar